Parlemen Belanda Masih Bingung Soal Leopard

17 Februari 2012: Pemerintah Belanda tidak menutup
kemungkinan akan menjual tank Leopard tuanya ke
Indonesia. Demikian pernyataan menteri Belanda Uri
Rosenthal (Luar Negeri) dan Hans Hillen (Pertahanan)
hari Rabu (15/02) menanggapi pertanyaan tertulis
yang diajukan parlemen Belanda medio Januari lalu.
Arjan El Fassed, anggota parlemen dari Partai Kiri
Hijau (Groenlinks), pertengahan Januari melayangkan
pertanyaan tertulis kepada kabinet setelah laporan
berbagai media, baik media Belanda maupun
Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi mengenai
kesepakatan transaksi belum dihentikan, meski telah
ada himbauan dari Parlemen. Radio Nederland
menanyakan komentar El Fassed akan tanggapan yang
diberikan kabinet.
Belum Bertindak
Anggota parlemen El Fassed kepada Radio Nederland
mengatakan, parlemen belum mengambil tindakan
karena belum ada kesepakatan apa-apa. Namun jika
kesepakatan sampai diambil, kabinet harus tetap
menginformasikannya dulu kepada parlemen. Dan
saat itu akan ditinjau kembali apakah situasi hak asasi
manusia masih terancam di Indonesia.
Sebelum Kementerian Pertahanan diizinkan melakukan
transaksi alutsista dengan negara tertentu, mereka
harus meminta rekomendasi dari Kementerian Luar
Negri mengenai situasi terkini di negara tersebut.
Rekomendasi tersebut lalu harus disampaikan ke
Parlemen. Stempel "kondusif/ tidak kondusif" dari
Kemenlu sangat berperan dalam menentukan
kelanjutan transaksi.
"Mayoritas anggota parlemen telah meminta
pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank Leopard
ke Indonesia karena keterlibatan militer Indonesia
dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Belanda
berlaku bahwa transaksi alat utama sistem senjata
(alusista) senilai di atas 2 juta Euro harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
parlemen. Yang terjadi saat ini adalah mayoritas
anggota parlemen menyetujui bahwa situasi Indonesia
tidak kondusif untuk membeli tank-tank kami."
Jangan Gegabah
"Indonesia dan beberapa negara lain telah
menunjukkan minatnya membeli tank Leopard.
Pembicaraan tertutup telah dilakukan dengan negara-
negara tersebut yang dapat berujung pada
kesepakatan penjualan,'' kata menteri Rosenthal dan
Hillen. Jika proses telah sampai pada tahap tersebut,
para menteri sebelumnya diharuskan melaporkan hal
ini pada Parlemen.
"Kalau pada akhirnya kabinet Belanda memutuskan
mengikat kesepakatan dengan Indonesia, tetap saja
harus dilihat kemungkinan adanya pelecehan hak asasi
manusia. Saat ini, sampai saat ini, kebanyakan dari
kami merasa transaksi tidak boleh dilakukan. Adanya
penjualan bisa diartikan sebagai sinyal yang salah dari
pemerintah Belanda, jika kita melihat situasi di Papua
Barat saat ini," demikian El Fassed menjelaskan kepada
Radio Nederland.
Ketika ditanya apakah Belanda akhirnya tidak rugi
kalau begitu saja melewatkan kemungkinan transaksi
senilai 213 juta dollar yang sanggup dikeluarkan
pemerintah Indonesia demi rongsokan tanknya, El
Fassed mengatakan Belanda tidak boleh gegabah dan
harus tetap berpegang pada peraturan yang ada.
"Yaaah, kalau mengenai masalah itu kita kembali lagi
ke debat tak berujung; uang atau moral. Tapi kami
(parlemen) berpegang pada ketetapan Eropa yang
mengatakan dalam transaksi senjata kita harus
mencermati risiko pemakaian senjata tersebut di
kemudian hari."
Menghalau Demonstrasi
Indonesia dinilai masih sangat kurang menghormati
hak-hak asasi manusia, terutama di Papua Barat.
Parlemen mengkhawatirkan Indonesia akan
menggunakan tank Leopard untuk menekan rakyatnya.
Apakah Indonesia sebegitu tidak dipercayanya untuk
diperbolehkan membeli tank?
"Begini, keberatan bukan hanya datang dari parlemen
Belanda. DPR Indonesia sendiri juga tidak seluruhnya
sepaham kok. Mereka meragukan apakah tank ini
cocok untuk situasi di sana. Apakah dana yang
dialokasikan tidak ketinggian. Tapi itu urusannya
parlemen Indonesia, bukan urusan saya", tegas
anggota parlemen Belanda ini.
"Lagipula Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tank
semacam ini bukanlah senjata yang efektif digunakan
di situasi kepulauan. Karena itu menurut kami hanya
ada satu alasan mengapa mereka mau membeli tank
ini; untuk digunakan di kota besar untuk
memadamkan pemberontakan-pemberontakan
seperti yang Anda lihat terjadi di negara-negara arab.
Kemungkinan inilah yang ingin kami cegah."
Tidak Kecolongan Lagi
Bagaimana dengan desakan untuk berhemat bagi
Kementerian Pertahanan, seperti layaknya bagi semua
institusi pemerintahan di Belanda?
"Ya betul. Tapi walaupun demikian transaksi tidak
harus buru-buru dilakukan. Nilai pakai tank tidak akan
lantas berkurang. Menurut kami langkah
penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk
begitu saja berkelit dari peraturan yang telah
ditetapkan Eropa atas penjualan senjata," lanjut El
Fassed.
Menurutnya Belanda harus lebih berhati-hati agar
tidak dipermalukan lagi seperti yang terjadi tempo hari
di Bahrain dan Mesir, juga Libya. Melalui layar televisi
kita melihat tank-tank Belanda digunakan untuk
menghalau para demonstran. Saat itu Den haag
kecolongan karena mereka tidak menyelidiki perihal ini
dengan cermat. Demikian Arjan El Fassed kepada
Radio Nederland.
Sumber: RNW

RI-China PerkuatKerja SamaPertahanan

17 Februari 2012, Jakarta:
Pemerintah Indonesia dan
Republik Rakyat China sepakat
memperkuat kerja sama
pertahanan kedua negara, yang
telah terjalin baik, utamanya
dalam industri pertahanan.
Juru bicara Kementerian
Pertahanan Brigjen TNI Hartind
Asrin saat ditemui ANTARA di
Jakarta, Jumat petang
mengatakan, komitmen
memperkuat kerja sama industri
pertahanan keduua negara
menjadi salah satu topik utama
bahasan antara Menteri
Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro dengan mitranya
Menteri Pertahanan China
Jenderal Liang Guanglie di Beijing
pekan depan.
"Kami sudah melakukan banyak
kerja sama baik pendidikan dan
latihan pertukaran perwira dan
lainnya, dan kita juga telah
merintis beraam kerja sama
industri pertahanan," kata Brigjen
Hartind Asrin.
Kerja sama pertahanan kedua
negara sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama, hingga
pada 2006 telah dirintis forum
konsultasi bersama yang pertama
di Jakarta dan dilanjutkan dengan
forum konsultasi bilateral kedua
pada 2007 di Beijing.
Forum tersebut sangat baik dan
dapat membantu dalam
meningkatkan hubungan kerja
sama pertahanan kedua negara,
yang telah dibuktikan dengan
dilakukannya penandatanganan
Defence Cooperation Agreement
(DCA) antara Indonesia-China
pada 2007.
Meskipun DCA tersebut masih
dalam proses ratifikasi di
Indonesia dan belum dapat
dilaksanakan,Menhan Purnomo
mengharapkan forum konsultasi
bilateral kedua negara dapat
terus dilaksanakan sebagai
wahana untuk meningkatkan
hubungan bilateral bidang
pertahanan.
Selain melakukan kunjungan
kehormatan kepada Menhan
China, Menhan Purnomo
Yusgiantoro juga berencana
melakukan kunjungan
kehormatan kepada Wakil
Perdana Menteri China Li
Keqiang.
Tak hanya itu, Menhan juga
berencana meninjau perusahaan
roket dan peluru kendali China
ALIT (Aerospace Long March
International Trade and Co.Ltd)
dan China Precision Machinery
Impor-Export Cooperation terkait
proyek peluru kendali C-705 yang
diadakan untuk TNI Angkatan
Laut.
Sumber: ANTARA News

Marinir TNI AL Tambah 37 Unit Tank BMP-3F

Tank amfibi BMP-3F milik Marinir TNI AL (Foto: ANTARA)

JAKARTA - Marinir TNI AL kembali mendatangkan 37 unit tank amfibi BMP-3F yang dibeli dari Rusia dari program pengadaan 2012. Tank tersebut ditargetkan sudah bisa dikirim ke Tanah Air secara bertahap mulai tahun ini. Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, pengadaan alutsista tank amfibi tersebut merupakan bagian dari strategi TNI AL berkaitan dengan konsep kekuatan pokok minimum.“Juga berkaitan dengan pengembangan divisi marinir kita di Sorong,” ungkap Untung di Jakarta Kamis (16/2) kemarin.

Penambahan divisi marinir menjadi tiga divisi (dua divisi sekarang di Surabaya dan Jakarta) tersebut harus diikuti dengan penambahan alutsista. Sejauh ini marinir telah memakai tank BMP-3F sejak Desember 2010 sejumlah 17 unit.Tank ini merupakan tank terberat yang dimiliki militer Indonesia, bahkan mengalahkan milik TNI Angkatan Darat. Terkait nilai kontrak 37 unit BMP-3F, Untung mengaku belum bisa menyampaikan ke publik.

“Sejauh ini baru jumlah yang bisa disampaikan,” ucapnya. Saat ini, TNI AL sudah dilengkapi sejumlah alutsista andalan. Di antaranya BTR (Bronetransporter) - 50 P panser amfibi buatan Rusia, PT – 76, dan BVP-2 yang didatangkan dari Slovakia, serta LVT (landing vehicle track) - 7A1 buatan Amerika Serikat tahun 1985 yang merupakan hibah dari Korps Marinir Korea Selatan pada 2009.

Menurut dia, tank-tank tersebut kemungkinan sudah bisa mulai diboyong ke Tanah Air tahun ini. “Untuk datangnya bertahap, saya kira tahun ini sudah mulai karena untuk tank tidak serumit kalau kita pesan kapal selam maupun kapal perang permukaan,”ungkapnya. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno, jumlah tank BMP-3F nanti diharapkan bisa menjadi 54 unit.

Ditempatkan di Wilayah Barat dan Timur

Tank tersebut nantinya akan ditempatkan di wilayah barat dan timur Indonesia. Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan, rencana tersebut masih sebatas penjajakan dan belum sampai pada penandatanganan kontrak. “Tapi, penjajakan ini perlu. Kondisi geografis kita yang berupa kepulauan memang memerlukan ada penguatan angkatan laut, termasuk marinir,” ucapnya.

Menurut politikus PDIP ini, marinir membutuhkan tank amfibi karena yang dimiliki sekarang sudah uzur. “Jika TNI Angkatan Darat saja butuh 100 MBT, harusnya marinir lebih dari itu sehingga bisa mendukung operasi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk nanti di Sorong,”paparnya. Meski memerlukan tank amfibi, Helmy mewanti-wanti agar dalam pembeliannya tidak tergesa-gesa,tapi harus tetap memperhatikan beberapa aspek penting.

Di antaranya diversifikasi alutsista.“Jangan sampai kita terpaku pada negara tertentu sehingga bisa membatasi penggunaan alutsista itu,”kata dia. Selain itu, keterlibatan industri pertahanan dalam negeri juga penting untuk dipertimbangkan. Apalagi, selama ini industri dalam negeri seperti PT PAL memiliki kemampuan dalam pengembangan alutsista TNI Angkatan Laut, termasuk dalam meretrofit tank amfibi milik marinir.

Untuk pembayaran,Helmy menekankan agar pemerintah sebisa mungkin menghindari kredit ekspor karena jatuhnya biaya yang harus dibayar menjadi membengkak akibat bunga kredit. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, hingga saat ini pemerintah masih memiliki sisa kredit negara (state credit) sebesar USD800 juta dari total USD1 miliar yang ditawarkan pemerintah Rusia. Sisa yang cukup besar itu disebabkan pemerintah tidak jadi membeli kapal selam dari negara tersebut.

Sumber : SEPUTARINDONESIA.COM

TNI AL Dapat Kapal Baru

Kapal Cepat Rudal KCR-40 KRI Kujang 642 (photo : Audrey)
BATAM, KOMPAS.com- TNI AL Armada Barat mendapat tambahan kapal baru, KRI Kujang-642. Kapal itu diserahkan pada Kamis (16/2/2012) pagi ini, di Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Komandan Satuan Kapal Patroli Armada Barat Kolonel Pelaut Denih Hendrata mengatakan, KRI Kujang merupakan kapal kelima di satuannya. KRI Kujang termasuk jenis KCR- 40. "Sekarang kami punya dua KCR-40 dan tiga FPB (Fast Patrol Boat)," ujarnya.

KRI Kujang dibuat PT Palindo Marine Shipyard, Batam. Seluruh komponen kapal itu buatan Indonesia. KCR-40 merupakan kapal patroli kedua yang diserahkan Palindo pada TNI AL. Tahun lalu, Palindo menyerahkan KRI Clurit yang sejenis dengan KRI Kujang.

KRI Kujang 642 merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dalam waktu cepat pula. Kapal ini berukuran panjang 44 meter, lebar 7,4 meter, dengan kecepatan maksimal 30 knot. Kapal ini memiliki daya tembak dan daya hancur karena dilengkapi Rudal C-705.

Kapal KCR-40 ini mampu menampung bahan bakar 50 ton dan air tawar 15 ton. Kapal cepat ini terbuat dari baja khusus High Tensile Steel pada bagian hulu dan lambung kapal, yang merupakan produk PT Krakatau Steel, Cilegon. Sedangkan untuk bangunan atas menggunakan Aluminium Marine Grade, yang menggunakan tiga mesin penggerak.

(Kompas)

14 KCR-40 dan KCR-60 akan Dibangun Hingga 2014

Kapal Cepat Rudal KCR-60 (image : Palindo Marine Shipyard)

Batam (ANTARA Kepri) - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menargetkan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal di berbagai daerah untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia yang akan selesai pada 2014.

"Hingga 2014 kami merencanakan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40-60 meter untuk penunjang pengamanan perairan Indonesia," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro setelah meresmikan KRC Kujang di Batam, Kamis.

Menteri mengatakan upaya tersebut sebagai langkah pembangunan strategis yang nantinya tidak terbatas pada pengembangan KCR saja, namun juga pada industri strategis lainnya.

"Pembangunan kapal merupakan langkah awal, nanti pembangunan strategis di daerah juga akan mengembangkan industri untuk kekuatan udara dan darat," kata dia.

Pada dasarnya, kata Menteri, selain membangun industri dalam negeri hal tersebut juga membangun kekuatan TNI.

"Pembangunan 14 kapal tersebut baru tahap awal. Kami telah menyiapkan rencana strategis pertahanan hingga tahun 2024 dengan target 44 kapal cepat," kata Menteri.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 44 KCR hingga 2024 untuk mengamankan seluruh wilayah laut NKRI dari gangguan-gangguan.

"Setidaknya dibutuhkan 44 kapal hingga tahun 2024 mendatang untuk keperluan penegakan hukum di laut, termasuk pengamanan terhadap pencurian terhadap kekayaan alam Indonesia, dan mencegah penyelundupan," kata dia.

Secara umum, kata dia, seluruh satuan TNI telah memiliki rencana pengembangan pertahanan masing-masing sebagai upaya peningkatan kekuatan.

"Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah memiliki blueprint pertahanan untuk membangun kekuatan. Pembangunan akan dilakukan bertahap," kata dia.

Ia mengatakan, salah satu rencana tersebut ialah penggantian utama sistem persenjataan (alustsista) yang sudah uzur dengan alat-alat baru yang akan dibangun, sementara alutsista yang masih bisa digunakan akan terus ditingkatkan kemampuannya.

(Antara)

SAS Inggris Pernah Dipecundangi Kopassus

Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi KOPASSUS adalah bagian dari Bala Pertahanan Pusat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DI/TII, operasi militer PRRI/Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30S/PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang-Thailand (Woyla), Operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan KOPASSUS tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi KOPASSUS yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti: Penyusupan ke pengungsi Vietnam di pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk di kordinasikan dengan pihak Amerika Serikat (CIA), penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh (long range recce) di perbatasan Papua nugini.

Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto Berani, Benar, Berhasil.

Ini cerita tentang the first British SAS soldiers killed by a South East Asian soldier (yg tentu saja diwakili oleh prajurit dari RPKAD/Kopassus). Setting ceritanya adalah bulan April tahun 1965, ketika Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malingsial. Lokasi pertempuran di desa Mapu, Long Bawan, perbatasan Kalimantan Barat dan Sabah.

Saat itu, batalion 2 RPKAD (sekarang Grup 2 Kopassus) baru saja terbentuk. Batalion baru ini segera dikirim untuk misi khusus ke Kalimantan Barat. Mereka mendarat di Pontianak pada Februari 1965, dan segera setelah itu berjalan kaki menuju posnya di Balai Karangan yang jaraknya puluhan kilometer dari lapangan terbang.

Pos Balai Karangan merupakan pos terdepan TNI yang sebelum kedatangan RPKAD dijaga oleh infanteri dari batalion asal Jatim. Sekitar 1 km di depan pos Balai Karangan adalah pos terdepan tentara Inggris di desa Mapu yang dijaga oleh satu kompi British paratrooper dan beberapa orang SAS. Menyerang pos inilah yang menjadi misi khusus batalion RPKAD. Pos Mapu tersebut sering digunakan sebagai transit bagi personel SAS yang akan menyusup ke wilayah Indonesia. TNI ingin hal ini dihentikan dengan langsung melenyapkan pos tersebut.

Pos Inggris di Mapu tersebut terletak di puncak sebuah bukit kecil yang dikelilingi lembah, sehingga pos ini sangat mudah diamati dari jarak jauh. Selain itu, pos tersebut juga cukup jauh dari pasukan induknya yang kira-kira terpisah sejauh 32 km.

Pasukan RPKAD yang baru datang segera mempersiapkan setiap detail untuk melakukan penyerangan. Prajurit RPKAD yang terpilih kemudian ditugaskan untuk melakukan misi reconnaisance untuk memastikan kondisi medan secara lebih jelas. Mereka juga memetakan pos tersebut dengan detail sehingga bisa menjadi panduan bagi penyusunan strategi penyerangan, termasuk detail jalur keluar masuknya.

Tugas recon ini sangat berbahaya, mengingat SAS juga secara rutin melakukan pengamatan ke posisi-posisi TNI. Jika kedua recon tersebut berpapasan tanpa sengaja, bisa jadi akan terjadi kotak tembak yang akan membuyarkan rencana penyerangan. Oleh karena itu, recon RPKAD sangat berhati-hati dalam menjalankan misinya. Bahkan mereka menggunakan seragam milik prajurit zeni TNI AD untuk mengelabui musuh apabila terjadi kemungkinan mereka tertangkap atau tertembak dalam misi recon tersebut.

Setelah sebulan mempersiapkan penyerangan, pada 25 April 1965 gladi bersih dilakukan. Dari tiga kompi RPKAD yang ada di pos Balai Karangan. Komandan batalion, Mayor Sri Tamigen, akhirnya memutuskan hanya kompi B (Ben Hur) yang akan melakukan penyerangan. Sementara 2 kompi lainnya tetap berada di wilayah Indonesia untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu.

kopassus in action 2

Dalam penyerangan ini, kompi B diharuskan membawa persenjataan lengkap. Mulai dari senapan serbu AK-47, senapan mesin Bren, peluncur roket buatan Yugoslavia, dan Bangalore torpedoes, mainan terbaru RPKAD waktu itu, yang biasanya digunakan untuk menyingkirkan kawat berduri atau ranjau.

Selesai mengatur perbekalan, Ben Hur mulai bergerak melintasi perbatasan selepas Maghrib. Karena sangat berhati-hati, mereka baru sampai di desa Mapu pada pukul 0200 dini hari. Setelah itu mereka segera mengatur posisi seperti strategi yang telah disusun dan dilatih sebelumnya.

Pos Mapu berbentuk lingkaran yang dibagi ke dalam empat bagian yang masing-masing terdapat sarang senapan mesin. Perimeter luar dilindungi oleh kawat berduri, punji, dan ranjau claymore. Satu-satunya cara untuk merebut pos ini adalah dengan merangsek masuk kedalam perimeter tersebut dan bertarung jarak dekat. Menghujani pos ini dengan peluru dari luar perimeter tidak akan menghasilkan apa-apa karena didalam pos tersedia lubang-ubang perlindungan yang sangat kuat.

Beruntung, malam itu hujan turun dengan deras seolah alam merestui penyerangan tersebut, karena bunyi hujan menyamarkan langkah kaki dan gerakan puluhan prajurit komando RPKAD yang mengatur posisi di sekitar pos tersebut.

Setelah dibagi ke dalam tiga kelompok, prajurit komando RPKAD berpencar ke tiga arah yang telah ditetapkan. Peleton pertama akan menjadi pembuka serangan sekaligus penarik perhatian. Kedua peleton lainnya akan bergerak dari samping/rusuk dan akan menjebol perimeter dengan bagalore torpedoes agar para prajurit RPKAD bisa masuk ke dalam dan melakukan close combat.

Pada jam 0430 saat yang dinanti-nanti tiba, peleton tengah membuka serangan dengan menembakkan senapan mesin Bren ke posisi pertahanan musuh. Segera setelah itu, dua peleton lainnya meledakkan bangalore torpedoes mereka dan terbukalah perimeter di kedua rusuk pertahanan pos tersebut. Puluhan prajurit RPKAD dengan gagah berani masuk menerjang ke dalam pos untuk mencari musuh.

Prajurit Inggris berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena tidak siap dan sangat terkejut karena mereka tidak menduga akan diserang pada jarak dekat. Apalagi saat itu sebagian rekan mereka sedang keluar dari pos untuk berpatroli. Yang tersisa adalah 34 prajurit Inggris. Hal ini memang telah dipelajari recon RPKAD, bahwa ada hari-hari tertentu dimana 2/3 kekuatan di pos tersebut keluar untuk melakukan patroli atau misi lainnya. Dan hari itulah yang dipilih untuk hari penyerangan.

Dengan susah payah, akhirnya ke-34 orang tersebut berhasil menyusun pertahanan. Beberapa prajurit RPKAD yang sudah masuk ke pos harus melakukan pertempuran jarak dekat yang menegangkan. Dua prajurit RPKAD terkena tembakan dan gugur. Namun rekan mereka terus merangsek masuk dan berhasil menewaskan beberapa tentara Inggris dan melukai sebagian besar lainnya. Tentara Inggris yang tersisa hanya bisa bertahan sampai peluru terakhir mereka habis karena mereka telah terkepung.

Diantara yang terbunuh dalam pertempuran jarak dekat yang brutal tersebut adalah seorang anggota SAS. Ini adalah korban SAS pertama yang tewas ditangan tentara dari ASEAN. Namun sayangnya Inggris membantah hal ini. Bahkan dalam buku karangan Peter Harclerode berjudul “Para! Fifty Years of the Parachute Regiment halaman 261 pemerintah Inggris malah mengklaim mereka berhasil menewaskan 300 prajurit RPKAD dalam pertempuran brutal tersebut. Lucunya klaim pemerintah Inggris ini kemudian dibantah sendiri oleh penulis buku tersebut di halaman 265, ia menyebutkan bahwa casualties RPKAD hanya 2 orang. Secara logis memang angka 300 tidak mungkin karena pasukan yang menyerang hanya satu kompi. Pemerintah Inggris melakukan hal tersebut untuk menutupi rasa malu mereka karena dipecundangi tentara dari dunia ketiga, bahkan salah satu prajurit dari kesatuan terbaik mereka ikut terbunuh dalam pertempuran tersebut.

Pertempuran itu sendiri berakhir saat matahari mulai meninggi. Prajurit RPKAD yang sudah menguasai sepenuhnya pos Mapu segera menyingkir karena mereka mengetahui pasukan Inggris yang berpatroli sudah kembali beserta bala bantuan Inggris yang diturunkan dari helikopter. Mereka tidak sempat mengambil tawanan karena dikhawatirkan akan menghambat gerak laju mereka.

Sekembali di pos Balai Karangan, kompi Ben Hur disambut dengan suka cita oleh rekan-rekannya. Para prajurit yang terlibat dalam pertempuran mendapatkan promosi kenaikan pangkat luar biasa. Mereka juga diberi hadiah pemotongan masa tugas dan diberi kehormatan berbaris di depan Presiden Soekarno pada upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1965.*** Wallahu’alam

Sumber: Militer – Kopassus

Biak Disiapkan Sebagai Skadron Pesawat Tempur

6 Februari 2012, Biak: Pangkalan
Udara Manuhua STAB di
Kabupaten Biak Numfor, Papua
dipersiapkan untuk skadron
pesawat tempur dalam rangka
menunjang tugas operasional
Komando Sektor Pertahanan
Udara Nasional IV di kawasan
Timur Indonesia.
Panglima Komando Sektor
Pertahanan Udara Nasional IV
Biak Marsekal Pertama TNI Dedy
Nita Komara di Biak Kamis
mengatakan, untuk
pengembangan pengamanan
wilayah udara NKRI di kawasan
Papua, keberadaan pangkalan
udara Manuhua Biak masuk
dalam rencana pengembangan
sebagai pangkalan skadron
pesawat tempur TNI AU.
"Keberadaan bandara Lanud
Manuhua Biak sangat strategis
dan memenuhi syarat bisa
dikembangkan menjadi pangkalan
skadron pesawat tempur, ya
pada tahun 2014 diharapkan
program ini dapat terwujud,"
ungkap Pangkosek Hanudnas IV
Marsma TNI Dedy.
Ia mengakui, untuk idealnya
pengembangan pangkalan
skadron pesawat tempur di
Lanud Manuhua empat flight
dengan 12 pesawat tempur.
Dengan kondisi pangkalan udara
Manuhua Biak saat ini, lanjut
Marsma Dedy, yang sangat luas
dan memenuhi syarat paling tidak
dapat menampung delapan
pesawat tempur TNI AU.
"Jika rencana skadron pesawat
tempur TNI AU dibuka di Biak
maka akan menunjang operasi
Komando Sektor Pertahanan
Udara Nasional IV Biak menjaga
pengamanan wilayah udara NKRI
khususnya di wilayah Papua
sekitarnya," ungkap Pangkosek
Hanudnas IV Marsma TNI Dedy
Nita Komara.
Hingga Kamis siang, tiga pesawat
tempur F16 skadron Iswahyudi
Madiun, dua Hercules, serta satu
helikopter Puma berada di
bandara Lanud Manuhua Biak
untuk mendukung latihan cakra
dan operasi "Tangkis Petir" yang
diselenggarakan Kosek Hanudnas
IV Biak mulai 16-21 Februari 2012.
Sumber: ANTARA News

Pesawat intai tanpa awak TNI operasional 2012

Australia will begin operating Israel Aerospace Industries Heron unmanned air vehicles in Afghanistan next year, under a new lease agreement with MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA)
Kamis, 9 Februari 2012 18:34 WIB | 1554 Views

Jakarta (ANTARA News) - Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp mulai operasional pada 2012. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.

"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.

Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.

Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.

Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.

"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan. (R018)

sumber : Antara

Soal Pesawat Tanpa Awak Israel, TNI Tak Persoalkan Negara Produsen

Jurnas.com | RENCANA pengadaan pesawat intai tanpa awak belum final. "Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/2). TNI sebagai pengguna tidak mempermasalahkan dari negara mana alat utama sistem senjata yang akan digunakan itu diadakan. “Bila sesuai spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua clear... tidak masalah," ujar Panglima TNI.

Semua pengadaan alat utama sistem senjata dilakukan sesuai kerangka kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan.

Rencananya TNI akan membangun satu skadron pesawat intai tanpa awak (UAV). Pada 2006, digelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp. Searcher Mk II produk buatan Israel.

Mengutip United Press International (UPI), pembelian UAV yang satu unit seharga US$6 juta itu, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam UAV Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, 1996.

Kini, Malaysia telah mengoperasikan 15 unit UAV buatan Israel, Singapura 35 unit. Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

sumber : JURNAS

AS Tawarkan TOT Apache

Jakarta - Pemerintah AS mengaku
baru menerima pesanan pembelian 8
helikopter tempur. Namun rencana
pembelian helikopter tempur masih
dalam tahap awal.
Demikian disampaikan oleh Duta
Besar Amerika Serikat (AS) untuk
Indonesia, Scott Marciel di kantornya,
Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta,
Jumat (10/2/2012).
"Kami baru menerima request. Jadi
itu masih dalam tahap awal," ujar
Scott.
Scott menyatakan pihaknya sangat
senang pemerintah Indonesia
menyukai produk asal negeri Paman
Sam tersebut. "Kami senang
Indonesia tertarik Amerika Serikat
produk. Kami transfer teknologi,"
jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia
berencana untuk membeli sejumlah
pesawat tempur jenis Apache dari AS.
Hal itu dilakukan untuk menambah
kekuatan alat utama sistem
persenjataan (alutsista). "Kalau tidak
salah sebanyak delapan unit," kata
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin.
Menurut dia, pengadaan delapan unit
pesawat tempur jenis Apache itu
bukan karena ditawarkan begitu saja
oleh pihak Amerika kepada
pemerintah Indonesia. Rencana
pembelian pesawat sejumlah itu
dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Indonesia. "Mereka tidak
menawarkan, kita yang mencari," ujar
Sjafrie.
Namun, ia menambahkan, hingga kini
belum ada deal antara pemerintah
Indonesia dengan AS ihwal pembelian
pesawat tempur tersebut. Sejauh ini,
yang sudah disepakati adalah
pembelian pesawat tempur jenis F16
dari Amerika Serikat. "Kita semua
tahu yang F16 sudah deal," katanya.
Sumber : DETIK

Singapura butuh tempat latihan di Indonesia

Semarang (ANTARA
News) - Singapura
berkepentingan
terhadap perjanjian
pertahanan (Defence Cooperation
Agreement/DCA) dengan Indonesia
karena negara itu membutuhkan
tempat latihan bagi pasukannya.
"Perlu dipahami bahwa Singapura
berkepentingan terhadap DCA bukan
dalam konteks kerja sama pertahanan
dalam pengertian yang umum,
melainkan negara tersebut hanya
membutuhkan lahan milik Indonesia
sebagai tempat latihan pasukannya,"
kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP
Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, Selasa.
Hal itu dikemukakan Tjahjo yang juga
anggota Komisi I DPR RI sehubungan
dengan rencana pertemuan rutin
tahunan antara Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong
yang pada tahun ini diagendakan bulan
depan.
Di lain pihak, wakil rakyat dari Daerah
Pemilihan Jawa Tengah 1 ini
mengutarakan bahwa Indonesia
sebenarnya sangat berkepentingan
terhadap perjanjian ekstradisi dengan
negara tersebut.
"Walaupun secara rutin dilakukan
pertemuan di antara pejabat tinggi
kedua negara itu, pihak Indonesia tidak
mengesahkan DCA, Singapura juga tidak
akan setuju terhadap perjanjian
ekstradisi," kata Tjahjo.
Apalagi dari segi pertahanan, kata dia,
alat utama sistem senjata (alutsista)
Singapura jauh lebih unggul
dibandingkan dengan Indonesia.
Selain itu, Singapura juga memiliki
aliansi pertahanan dengan negara lain
yang dikenal dengan "Five Power
Defense Agreement" (FPDA), yaitu
sistem aliansi pertahanan antarlima
negara (Inggris, Australia, Selandia
Baru, Singapura, dan Malaysia).
Disebutkan Tjahjo, salah satu
kesepakatan negara-negara FPDA
adalah adanya klausul bahwa serangan
terhadap salah satu negara anggota
merupakan serangan pula terhadap
negara anggota lainnya.
Dari sisi ASEAN, dia berharap pada
tahun 2015 Komunitas ASEAN sudah
terbentuk.
"Namun, apakah Indonesia dapat
memainkan peran utama dalam
Komunitas ASEAN sehingga Singapura
merasa perlu melakukan pendekatan
dengan Indonesia?" tambahnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini
berharap agar pertemuan rutin antara
Presiden RI dan pejabat tinggi
Singapura yang diagendakan pada
bulan Maret 2012 tidak sebatas
seremonial.
"Atau, malah justru lebih
menguntungkan pihak Singapura?"
katanya lagi.
"Saya kira Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Pertahanan serta
kementerian lainnya harus
merumuskan agenda pembicaraan
Presiden RI dan PM Singapura yang
lebih komprehensif integral. Setidaknya
untuk kepentingan kerja sama bilateral
bersama Indonesia dan Singapura,"
kata wakil rakyat asal Kota Semarang
itu.

Satu Flight F-16 Jajal Kemampuan Deteksi Satuan Radar 245 Saumlaki

SAUMLAKI - Satu flight pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Selasa (14/2), melaksanakan terbang jelajah ke Wilayah Timur Indonesia, dengan misi pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjajal kemampuan Radar, Satrad (Satuan Radar) 245 Saumlaki dan Timika.

Selain menjajal kemampuan deteksi Satrad 245 Saumlaki, yang beberapa waktu lalu diresmikan Kasau marsekal TNI Imam Sufaat, tim yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Letkol Pnb Ali sudibyo, juga mengadakan latihan Tangkis Petir, Hanud Cakra serta Hanud Kilat.

Pada kesempatan tersebut Komandan Lanud Iswahjudi, Marsekal Pertama TNI M.Syaugi, melepas keberangkatan pesawat tempur yang masih menjadi andalan TNI AU ini untuk melaksanakanakan terbang jelajah ke wilayah timur Indonesia.

Radar Master T di Satrad 245 Saumlaki. Foto: AUDREY

Terbang jelajah yang rencananya memakan waktu selama 14 hari tersebut, meliputi Lanud Balikpapan-Kaltim, Lanud Samratulangi-Manado, Lanud Biak-Papua, Lanud Patimura-Ambon dan Lanud Rembiga-NTB. Misi ini melibatkan 8 penerbang tempur, 46 teknisi (Ground Crew), serta Tim Brigan dari Satpon Lanud Iswahjudi dengan di dukung pesawat C-130 Hercules.

Sumber : DISPENAU

Indonesia Teken Kontrak Pembelian Sembilan Pesawat Angkut C-295

(Foto: EADS)

15 Februari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan sejumlah anggota Komisi I DPR-RI, Rabu (15/2), menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian sembilan pesawat militer C-295 yang dilakukan antara Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan President and CEO Airbus Military pada acara Singapore Air Show dan selanjutnya pesawat akan dinamakan CN-295 oleh pihak Indonesia.

Pesawat CN-295 selanjutnya akan dioperasikan oleh TNI AU dalam berbagai penugasan antara lain untuk kepentingan militer, logistik, kemanusiaan maupun misi evakuasi medis, dan pengiriman pertama diperkirakan mulai tahun 2012 sampai pada semester kedua tahun 2014.

Menurut Menhan, moment ini sangat membanggakan khususnya bagi industri kedirgantaraan Indonesia. Mengingat, pesawat C-295 memiliki kemampuan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia saat ini dan di masa mendatang serta kebutuhan kepentingan kemanusiaan. Sedangkan dalam hal pembiayaan, juga sangat efisien dan partisipasi penuh dari industri penerbangan dalam negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkemampuan tinggi sekaligus transfer teknologi.

Sementara itu Dirut PT DI Dr Budi Santoso menjelaskan, kontrak ini dibangun atas dasar hubungan kerjasama yang baik yang telah ada antara Airbus Military dengan Industri Penerbangan Indonesia. Kerja sama ini akan memberikan kemampuan yang tepat bagi Indonesia di masa mendatang dan memberikan kesempatan kepada PT DI untuk menumbuhkan bisnis industri penerbangannya sebagai penyedia tingkat pertama. Hal ini akan menempatkan PT DI di peta industri penerbangan global dan memberi kesempatan kepada Industri penerbangan Indonesia untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Sedangkan President and CEO dari Airbus Military Domingo Urena Raso, Airbus Military merasa bangga dengan Kementerian Pertahanan RI telah memilih C-295 sebagai salah satu armadanya dan berharap kerjasama dengan PT DI ini dapat terus berlanjut.

Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan, patroli perairan termasuk operasi pengawasan wilayah. Selain itu, pesawat ukuran menengah taktis ini, juga memiliki kemampuan yang fleksibel bagi kebutuhan personel, pasukan, angkutan alat berat, evakuasi medis, tugas-tugas komunikasi serta logistik.

Di sisi lain, pesawat C-295 juga dapat dikonfigurasikan dalam versi khusus yang dipersenjatai sekaligus untuk kepentingan pengawasan daratan, SAR, patroli perairan, anti kapal selam atau peringatan dini udara.

“Secara global, pesawat ini memiliki kemampuan ganda, yakni sebagai pesawat untuk kepentingan militer maupun kepentingan kemanusiaan dan tentunya kita mendapatkan keuntungan transfer of technologi”, tegas Menhan

Pembelian Tiga Kapal Selam- Kembalinya Kekuatan Bawah Laut RI

18 Desember 2011, Jakarta (SINDO): “Sekali menyelam, maju terus––tiada jalan untuk timbul sebelum menang.Tabah sampai akhir.

“ Penggalan kalimat pidato Presiden Soekarno di atas kapal selam RI Tjandrasa pada 6 Oktober 1966 di dermaga Tanjung Priok, Jakarta, itu menggambarkan betapa tingginya harapan sekaligus kebanggaan bangsa ini terhadap kekuatan armada kapal selam TNI Angkatan Laut (AL) sebagai tulang punggung untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapan dan kebanggaan itu bukan tanpa alasan.

Di era itu, Indonesia yang baru 20 tahun memproklamasikan kemerdekaannya memiliki 12 kapal selam yang dibeli dari Rusia, yang melengkapi ketangguhan armada perang TNI AL dan TNI secara keseluruhan hingga menjadikan Indonesia sangat disegani dan menjadi yang terkuat di belahan bumi selatan. Dengan kemampuan strategis kapal selam, Indonesia berhasil mengusir Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Papua yang dikenal dengan Operasi Trikora. Seiring perkembangan zaman, kejayaan kapal selam Indonesia tinggal sejarah.

Memang negara ini masih punya dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Hanya, keberadaan dua kapal selam itu jauh dari kebutuhan untuk menangani luas wilayah laut, apalagi di tengah dinamika konflik kawasan yang tidak menentu. Namun, keprihatinan akan lemahnya kekuatan kapal selam segera terhapus. Kepala Staf TNI AL Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan akan menandatangani kontrak pembelian tiga kapal selam dari Korea Selatan. Rencananya, satu kapal selam dibuat di Negeri Ginseng, sedangkan sisanya akan dibuat di Indonesia melalui mekanisme transfer of technolgy (ToT).TNI AL pun berharap mendapat tambahan kapal selam.

Jika pembelian tiga kapal selam terwujud, berarti Indonesia akan punya 5 kapal selam karena saat ini sudah ada KRI Cakra dan Nanggala. Dengan kekuatan ini, penjagaan terhadap wilayah NKRI semakin komplet; bukan hanya di darat, udara, laut, tapi juga bawah laut. “Bayangkan, dalam sebuah perencanaan operasi, kapal selam dapat diturunkan lebih dulu untuk keperluan mendeteksi peta kekuatan lawan, tanpa harus dikawal, karena dia sudah melengkapi diri dengan persenjataan yang lengkap. Ibaratnya, satu kapal selam hanya dapat dilawan dengan tiga kapal fregat,” ujar Soeparno.

Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie membenarkan pentingnya arti strategis kapal selam. Bahkan menurut dia Indonesia idealnya memiliki 12 kapal selam dengan kualitas yang mumpuni. Hal ini lantaran posisi Indonesia terjepit di antara kekuatan militer negara-negara persemakmuran Inggris. Hubungan angkatan laut India dan Australia semakin erat yang ditandai dengan pembentukan pangkalan di Pulau Chrismast, misalnya. Belum lagi dengan sikap Amerika Serikat (AS) yang menempatkan 2.500 personel marinir di pangkalan Darwin,Australia, dan kapal-kapal perangnya di Singapura.

“Konstelasi kawasan sekarang makin panas,” ujarnya kemarin. Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, jumlah kapal selam Indonesia kalah dari negara-negara tetangga. Globalfirepower.com melansir, sekarang ini Singapura memiliki 6 kapal selam dan Malaysia 2.Adapun di luar ASEAN, China memiliki 55 kapal selam, Jepang 16, India 15, Korea Selatan 14, dan Australia 6. Kapal selam tampaknya akan menjadi tulang punggung kekuatan laut di wilayah timur. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membenarkan adanya program pengadaan tiga kapal selam baru,yaitu melalui kerja sama dengan Korea Selatan.

Dalam mekanisme joint productions tersebut,nantinya dari tiga kapal selam yang diproduksi, satu di antaranya akan dilakukan di Tanah Air. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto sebelumnya mengungkapkan, pengadaan kapal selam ini sudah terlambat 2–3 tahun lamanya. Karenanya, sekarang ini proyek tersebut terus dikebut dan ditargetkan kelar dalam waktu beberapa tahun ke depan. Berdasar informasi yang disampaikan KSAL Laksamana TNI Soeparno saat HUT TNI 2011, tiga kapal selam yang akan diadakan itu memiliki kemampuan yang lebih canggih dari dua kapal selam yang telah ada.

Ketiga kapal yang akan diproduksi itu merupakan tipe 209 berbobot 1.500 ton,sedangkan KRI Cakra dan KRI Nanggala bertipe 209 berbobot 1.300 ton. Kapal selam baru itu memang masih lebih rendah kelasnya ketimbang tipe 214, kapal selam yang disebutsebut sebagai yang tercanggih saat ini. Akan tetapi, meski kapal selam baru itu memakai bodi tipe 209, sistem persenjataan yang digunakan telah mengadopsi 214.Adapun spesifikasi dua kapal selam yang kini dimiliki TNI Angkatan Laut, yakni berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 m x 6,3 m x 5,5 m, menggunakan tenaga mesin diesel elektrik,4 diesel,1 shaft menghasilkan 4,600 shp.

Kecepatan kapal mencapai 21,5 knot, sedangkan senjata yang diusung adalah 14 torpedo dan diawaki oleh 34 pelaut. Soeparno juga pernah mengungkapkan bahwa pengadaan kapal selam dianggarkan Rp9,5 triliun. Pengadaan kapal selam untuk TNI AL ini menjadi prioritas setelah pengadaannya terlambat 2–3 tahun. Untuk menyusul keterlambatan ini,pengadaan kapal Selam tersebut akan dipercepat dari 30 bulan menjadi hanya 1,5 tahun. Adapun pihak Korea Selatan yang akan menggarap kapal selam Indonesia adalah Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering(DSME), sebuah industri pembuatan kapal yang berbasis di kota Ockpo.

Perusahaan ini telah mendapatkan lisensi dari HDW untuk membuat kapal selam kelas U-209 dan reputasi tidak diragukan lagi karena telah berhasil memproduksi 9 unit kapal selam U-209/1200 setipe dengan KRI Cakra kelas Changbogo untuk AL K o r e a S e l a t a n sejak 1989 b e s e r t a p e r b a i k - annya dengan hasil memu a s - kan. KRI Cakra dan KRI Nanggala juga di-overhaul di tempat ini.

Sumber: SINDO

Indonesia Segera Miliki Tiga Kapal Selam Baru

KRI Cakra salah satu dari dua kapal selam milik TNI AL. Tiga kapal selam baru buata Korea Selatan akan dibeli pemerintah Indonesia.

16 Desember 2011, Jakarta (ANTARA News): Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan Indonesia segera memiliki tiga kapal selam baru untuk melengkapi armada tempurnya.

"Rancangan kontrak tiga kapal selam itu sudah selesai, dan kemungkinan ditandatangani pertengahan bulan," kata Kasal Laksamana Soeparno usai menghadiri Rapat Paripurna TNI Manunggal Masuk Desa 2011 yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Jumat.

Kasal Laksamana Soeparno menambahkan dengan kehadiran tiga kapal selam baru itu, maka daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

"Kita mengharapkan kita dapat memiliki enam kapal selam. Itu idealnya, jadi dengan enam kapal selam itu dapat diatur berapa yang berlayar, berapa yang siaga dan berapa yang menjalani pemeliharaan," katanya.

Soeparno mengemukakan kebutuhan kapal selam untuk memperkuat daya tempur di laut sangat diperlukan karena kapal selam merupakan alat utama sistem senjata strategis.

"Bayangkan, dalam sebuah perencanaan operasi kapal selam dapat diturunkan lebih dulu untuk keperluan mendeteksi peta kekuatan lawan, tanpa harus dikawal, karena dia sudah melengkapi diri persenjataan yang lengkap. Ibaratnya, satu kapal selam hanya dapat dilawan dengan tiga kapal fregat," ungkap Kasal.

Hasil tender
Tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam baru Untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati menambahkan dalam pengadaan kapal selam tersebut dipersyaratkan adanya alih teknologi, sehingga pada tahap selanjutnya secara bertahap Indonesia mampu untuk membuat kapal selam sendiri.

"Dari proses tiga pengadaan kapal selam tersebut, satu unit pertama seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan galangan kapal Korea Selatan, pada pembuatan kedua mulai dikerjakan perusahaan galangan kapal kedua negara dengan adanya alih teknologi, dan pada pembuatan ketiga diharapkan sudah dapat dibuat oleh perusahaan galangan kapal Indonesia," katanya.

Sumber: ANTARA Jatim

Pembelian tank Leopard sebelum 2014

Tank Leopard (military.wikia.com)

kalau Belanda menjual kami beli, tapi kalau tidak kami pergi. Tunggu saja perkembangan berikutnya,"


Surabaya (ANTARA News) - Pembelian 100 unit Tank Leopard dari Belanda diharapkan selesai sebelum 2014.

"Sampai sekarang masih tahap penjajakan dan belum berhenti. Tim yang kami bentuk masih membahasnya dan diharapkan sebelum 2014 sudah selesai," ujar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kepada wartawan di Surabaya, Rabu malam.

"Sekali lagi saya tegaskan, kalau Belanda menjual kami beli, tapi kalau tidak kami pergi. Tunggu saja perkembangan berikutnya," kata mantan Pangkostrad tersebut.

Pihaknya juga mengatakan saat ini Jerman menjajaki dan menawari Indonesia. Menurut Pramono, tank buatan Jerman menjadi alternatif jika target awal tidak kesampaian.

"Memang ada tawaran dari Jerman. Hanya saja kami belum bersikap, tapi itu bisa dijadikan alternatif. Yang pasti sebelum 2014 sudah harus selesai," tutur mantan Danjen Kopassus tersebut.

Jika pembelian Tank Leopard yang alokasi anggarannya mencapai 280 Juta US Dollar berjalan mulus, diharapkan bisa menjadi prestasi serta menaikkan wibawa bangsa.

Anggaran dari pemerintah untuk modernisasi peralatan TNI AD sebesar Rp14 triliun.

"Di antaranya pengadaan tambahan helikopter, PT Pindad yang menyiapkan anoa atau panser, serta alutsista lainnya. Bahkan Leopard ini hanya bagian kecil saja kok," tukas jenderal yang juga pernah menjabat Pangdam Siliwangi tersebut.

Tahun ini direncanakan pembelian meriam, rudal anti pesawat, peluncur roket multiras dan lainnya.

Busi Vespa Jadi Penggerak Utama Tank

16 Februari 2012, Semarang: Keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI tidak menyurutkan langkah para prajurit itu untuk tetap semangat berjuang.Salah satu jajaran TNI yang berhasil berinovasi adalah Batalion Kavaleri 2/Tank.

Batalion yang selalu berurusan dengan alat tempur berat tank ini cukup direpotkan dengan puluhan tank yang sudah berusia tua. Onderdil mesin tank yang dimiliki batalion ini sudah tidak dijual di pasaran umum. Alhasil jika mesin tank rusak, akan susah untuk memperbaikinya. Namun,para prajurit Yon Kav 2/Tank tidak kehilangan akal.Mereka pun mencoba berinovasi dengan onderdil lain untuk menggantikan fungsi onderdil tank yang sudah rusak dan uzur atau istilahnya “dikanibal”. Hasilnya sungguh di luar dugaan.

Busi tank jenis AMX 13 pun mampu digantikan hanya dengan busi vespa. Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro Brigjen TNI Dedi Kusnadi Thamim mengaku bangga atas kreasi dan inovasi prajurit Yon Kav 2/Tank tersebut.“Kita akan melakukan penelitian lebih mendalam dan akan mengikutkan inovasi tersebut dalam lomba cipta karya teknologi militer,yang kemudian akan dipatenkan,” ungkap Dedi seusai mencoba Tank AMX 13 yang sudah dikanibal dengan busi vespa di Lapangan Parade Makodam IV/Diponegoro,Semarang, kemarin.

Kasdam mengaku,setelah melakukan uji coba,tidak bisa merasakan mana tank yang kanibal dengan tank asli.Dari segi manuver kemampuan dan kecepatan,tidak berbeda. “Sepuluh tahun yang lalu saya pernah mengendarai tank jenis yang sama dan masih asli, rasanya tidak ada yang beda,” ungkapnya. Dengan inovasi yang dilakukan,“kuda besi”jenis AMX 13 buatan Prancis yang sudah berusia setengah abad itu masih tetap bisa difungsikan secara maksimal. Kasdam mengatakan,inovasi yang dilakukan Yon Kav 2/Tank ini perlu ditiru kesatuan lain dalam rangka kemajuan satuan dan efisiensi peralatan di tengah minimnya anggaran belanja alusista.

KomandanYon Kav 2/Tank Letkol Kav Dicky Armunanto Mulkan mengaku, inovasi tersebut berupa kanibalisme suku cadang itu terpaksa dilakukan karena suku cadang untuk tank jenis AMX 13 sudah tidak diproduksi lagi. ”Seperti businya,sekarang ini sudah tidak ada.Karena itu, kita ganti dengan busi vespa yang modifikasi dengan cara dibuatkan konventer (sambungan),maka jadilah busi motor menjadi busi tank,” ungkapnya.

Dicky mengaku,Yon Kav 2/Tank memiliki 2 jenis AMX 13,yakni AMX 13 tipe tempur yang mengusung persenjataan berat Cannon 105 mm, senapan mesin berat (SMR) Browning 50 atau kaliber 12,7 mm,senapan mesin ringan (SMR) kaliber 7,62 mm,dan AMX 13 tipe Angkut Personel Carrier (APC). Selain busi,inovasi lain yang dilakukan prajurit Yon Kav 2/Tank adalah memodifikasi senjata SMB. Modifikasi ini mengadopsi senjata air soft gun.“Pada senjata yang asli,rangkaian penggeraknya diganti dengan peranti kuningan yang berfungsi sebagai pelontar amunisi dengan memanfaatkan tekanan gas sehingga tidak merusak yang asli,”paparnya.

Rangkaian yang dibuat dalam waktu hanya satu bulan oleh Koptu Hadi Mulyono itu merupakan rakitan dari bahan kuningan blok diameter 3,88 mm,pipa kuningan diameter 16mm, serta as kuningan diameter 16 dan 28 mm. Inovasi lainnya adalah pengembangan sistem CCTV pada tank.Kamera tersembunyi yang dipasang dalam tank itu dapat langsung online sehingga bisa langsung diakses pimpinan.

“Dengan kamera yang dipasang di ranpur,akan memudahkan pemberian instruksi kepada pengemudi tank karena komando atas bisa langsung memantau,”ungkapnya.

Sumber: SINDO

Sejarah Perang Indonesia Dengan Malaysia Tahun 1963

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Britania Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia.

Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kepulauan Sulu.

Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila mayoritas di daerah yang ribut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme Inggris.

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[1] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia.


Perang
Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia.

Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari.

Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.
Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil.

Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentera Laut DiRaja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia.
Tentera Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama Special Air Service.

Pada 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan ditangkap oleh pasukan Rejimen Askar Melayu Di Raja.

Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.

Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (lihat Operasi Claret). Australia mengakui penerobosan ini pada 1996.

Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Regimen Askar Melayu Di Raja.

Akhir konfrontasi
Menjelang akhir 1965, Jendral Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya kudeta. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda.

Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditanda tangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian.

sumber : http://www.scribd.com/doc/487488/persitiwa-ganyang-malaysia-1963

Mempelajari Peningkatan Kekuatan Militer Malaysia di Kepulauan Spratley

Oleh: Kapten Inf Hasan Abdullah, Perwira Kodam Iskandar Muda

Fakta-Fakta

Berdasarkan deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif tanggal 20 September 1979, Pemerintah Malaysia mengklaim batas pelantar benua sepanjang 200 mil laut. Terumbu Layang-layang adalah bagian dari kawasan yang disebut sebagai Gugusan Semarang Peninjau (GSP). GSP ini terdiri dari beberapa terumbu karang di Kepulauan Spratley bagian selatan yang berada dalam kawasan ZEE Malaysia.

Terumbu Layang-layang sendiri adalah sebuah atol di bawah permukaan laut yang terpencil di Laut Cina Selatan, 306 km di sebelah barat laut Kota Kinabalu, ibukota Sabah. Letaknya tepat pada 7°22'23.48"N dan 113°50'46.23"E. Belum dapat dipastikan terumbu karang ini terbentuk oleh karang yang tumbuh di atas gunung api bawah laut atau sebuah gunung yang tenggelam. Para ahli kelautan mengatakan bahwa di Terumbu Layang-layang terdapat 30 rangkaian karang yang membentuk atol sepanjang 7,3 km dan lebar 2,2 km. Pulau buatan yang ada merupakan satu-satunya tempat berlabuh yang aman di kawasan ini. Perairan di sekitar terumbu karang di wilayah ini masih asli, sehat dan terlihat dengan baik. Lereng curam di atas perairan yang dalam sangat indah untuk diselami. Biota laut berupa macam-macam ikan dan penyu, ganggang serta karang banyak terdapat di wilayah ini. Beting pasir yang tampak di permukaan air laut menjadi tempat favorit untuk beristirahat bagi berbagai spesies burung laut, terutama burung layang-layang. Oleh sebab itu, terumbu karang di wilayah ini disebut sebagai Terumbu Layang-layang. Selain mengandung kekayaan alam gas alam dan minyak bumi, GSP juga kaya dengan biota laut dan keindahan alam bawah laut. Pendapatan nelayan dari hasil tangkapan ikan tuna saja dapat mencapai RM 70 juta setahun. Ini di luar hasil tangkapan lain seperti udang karang dan ikan kerapu.

Ditinjau dari aspek geostrategis, Terumbu Layang-layang terletak di ujung selatan Kepulauan Spratley yang disengketakan oleh negara Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan dan China. Di lokasi tersebut, Pemerintah Malaysia telah membuat sebuah pulau seluas 6 hektar di sebelah ujung timur atol tersebut sebagai pangkalan militer dan pariwisata yang disebut dengan Stesen Lima. Pendudukan Malaysia di terumbu ini dimulai sejak tahun 1979 melalui Operasi Tugu oleh Paskal, pasukan khusus marinir Malaysia, LST KD Raja Jarom dan satu detasemen helikopter Nuri. Pembangunan kawasan GSP oleh Pemerintah Malaysia sesungguhnya mendapat kecaman dari negara Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan dan Cina. Namun sejauh ini pembangunan fasilitas pertahanan dan pariwisata oleh Pemerintah Malaysia dapat berjalan lancar.

Sebagai pangkalan militer, GSP mempunyai beberapa pos pengamanan yang dibangun sejak tahun 1979. Penempatan pasukan pertama kali di Terumbu Layang-layang pada bulan Mei 1983 oleh anggota Paskal (Pasukan Khas Laut). Pada tahun 1985, fasilitas militer diperbesar dengan pembangunan barak. Stesen Lima (Terumbu Layang-layang) berfungsi sebagai pos induk untuk aktivitas di sekitar GSP. Pangkalan darat GSP diawaki oleh Pasukan Khas Laut (Paskal) TLDM dan Pasukan Pertahanan Udara (PPU) TLDM dipimpin oleh seorang perwira berpangkat komander (letnan kolonel). Fasilitas militer di kawasan GSP antara lain :

a. Satu unit pangkalan utama dan empat pos pengamanan (Uniform, Papa, Tango dan Mike).

b. Landasan udara sepanjang 1.367 meter yang dapat didarati dengan baik oleh pesawat CN235M. Meski demikian, pesawat Hercules C-130 dapat juga dipaksa mendarat walaupun dengan kondisi pendaratan yang kurang nyaman.

c. Pelabuhan yang ada di Stesen Lima (Terumbu Layang-layang) saat ini sepanjang 42 meter dan secara bertahap akan diperpanjang lagi untuk memungkinkan lebih banyak kapal-kapal perang dan kapal wisata yang dapat berlabuh.

d. Enam pucuk meriam Bofors kaliber 40 mm.

e. Sistem rudal Starburst.

Untuk meyakinkan kehadiran Pemerintah Malaysia di GSP, telah dibangun obyek wisata yang mengkhususkan pada wisata alam, penyelaman dan wisata pemancingan ikan laut dalam. Saat ini GSP, khususnya Terumbu Layang-layang telah menjadi obyek wisata terkenal di seluruh dunia yang dilengkapi fasilitas lapangan udara untuk pesawat ringan, pelabuhan kapal pesiar, pembangkit listrik tenaga diesel dan angin, resort serta sistem penyaringan air Reverse Osmosis (RO).

Wakil PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kunjungan ke Terumbu Layang-layang pada hari Selasa, 12 Agustus 2008, menjelaskan bahwa pengendalian dan pendudukan suatu daerah yang disengketakan merupakan faktor utama bila kasus Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, Malaysia akan mempertahankan kehadirannya di perairan Ambalat. Najib yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan, bahwa instalasi militer yang dibangun di pos-pos strategis garis depan merupakan bagian dari langkah-langkah untuk menyokong ZEE.

Analisa

Pemerintah Malaysia memandang penting aspek penguasaan wilayah dalam rangka melindungi kedaulatan negara atas wilayahnya sampai ke garis perbatasan pulau terluar. Sebagaimana telah tercatat dalam sejarah, kemenangan Malaysia atas Indonesia dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002 serta kemenangan Singapura atas Malaysia dalam kasus perebutan Pulau Batu Puteh di Mahkamah Internasional tahun 2008 membuktikan bahwa penguasaan secara fisik terhadap wilayah yang disengketakan merupakan faktor penting untuk memenangkan kasus tersebut secara hukum di Mahkamah Internasional.

Penempatan pangkalan militer di wilayah ZEE yang disengketakan memberikan keuntungan taktis sebagai faktor penggentar bagi negara lain yang ingin mempersengketakan wilayah tersebut. Sedangkan pembangunan obyek wisata di Terumbu Layang-layang yang mengundang minat wisatawan asing di samping memberikan keuntungan secara finansial juga secara politis dapat membangun opini masyarakat internasional bahwa kawasan GSP adalah benar-benar milik Malaysia. Opini masyarakat internasional ini penting untuk memperkuat diplomasi apabila sengketa wilayah ini dibawa ke Mahkamah Internasional.

Peningkatan kekuatan militer Malaysia di Kepulauan Spratley, yang menurut Malaysia adalah kawasan ZEE-nya, dalam sengketa dengan Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan dan China merupakan bukti bahwa setiap negara akan melakukan tindakan apapun demi melindungi kedaulatan negaranya. Menurut Atase Laut RI Kuala Lumpur, dalam hubungan antar negara, istilah kawasan ZEE hanya dikenal dalam UNCLOS 1982 yang Malaysia sendiri tidak meratifikasinya. Menurut UNCLOS 1982, kondisi geografis Malaysia sebagai negara pantai tidak memberikan hak atas kawasan ZEE. Jadi, klaim Malaysia atas kawasan ZEE hanya merupakan klaim sepihak. Walaupun secara hukum peningkatan kekuatan militer Malaysia di kawasan ZEE tidak dibenarkan, Malaysia tetap melakukannya.

Dalam kasus Ambalat dengan Indonesia, peta wilayah perbatasan laut Malaysia yang digunakan oleh Pemerintah Malaysia adalah peta tahun 1979. Ini tahun yang sama dengan pendudukan pertama aparat keamanan Malaysia ke GSP Terumbu Layang-layang dan mungkin pendudukan ke Pulau Sipadan dan Ligitan. Hubungan ini menunjukkan bahwa perhatian dan langkah Pemerintah Malaysia terhadap perlindungan aset wilayahnya telah ada sejak tahun 1979. Ungkapan Wakil PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menunjukkan keinginan Malaysia untuk memiliki blok Ambalat semakin kuat sehubungan dengan kekalahan Malaysia dari Singapura dalam pemilikan Pulau Batu Puteh. Permasalahan Blok Ambalat yang saat ini kelihatan mereda tetap menyimpan potensi konflik, baik politik, ekonomi, sosial maupun militer. peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Malaysia di sektor selatan pantai timur Sabah harus diwaspadai dan diantisipasi.

Kawasan titik-titik terluar perbatasan Indonesia, sebagaimana juga Blok Ambalat, merupakan suatu sistem yang di dalamnya terlibat berbagai pihak dan kepentingan. Permasalahan politik, ekonomi dan sosial mengenai kehidupan masyarakat, perdagangan lintas batas, illegal logging, penyelundupan TKI dan sumber daya alam di sekitar titik-titik terluar perbatasan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan positif bagi perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI. Ancaman kedaulatan NKRI di sekitar titik-titik terluar perbatasan harus ditangani secara komprehensif dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau serta sebagian besar wilayah perbatasan yang terdiri dari lautan merupakan suatu permasalahan krusial bila dihadapkan dengan konsep pertahanan yang menitikberatkan pada operasi patroli dengan menggunakan alutsista kapal perang dan pesawat tempur. Ini dapat dipahami mengingat kondisi keuangan negara yang belum mampu menyediakan alutsista sesuai kebutuhan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara. Di sisi lain, kondisi geografis ribuan pulau yang dimiliki Indonesia dan rakyat Indonesia yang tersebar sampai di pulau-pulau terpencil tersebut merupakan aset yang sangat berharga bila dikelola dengan baik.

Pemerintah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di kawasan terpencil pulau-pulau terluar yang bersifat dasar maupun yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Selain infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya, potensi wilayah yang dapat dikembangkan di pulau-pulau terluar ini biasanya adalah budidaya dan pariwisata kelautan. Dengan pembangunan infrastruktur ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan potensi ekonomi di daerah itu akan meningkat. Peningkatan potensi ekonomi ini diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan negara.

Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan masyarakat di pulau-pulau terluar adalah penanaman jiwa patriotisme dan nasionalisme serta kepedulian terhadap pertahanan (defense awareness). Sejarah telah membuktikan kemenangan bangsa Indonesia atas penjajah sesungguhnya merupakan kemenangan rakyat bersama politisi dan tentara. Dalam segi militer, rakyat membantu tentara dalam suplai logistik maupun informasi. Dalam penegakan kedaulatan negara di masa modern ini masyarakat penduduk pulau terluar merupakan aset intelijen yang dapat memberikan informasi adanya ancaman terhadap kedaulatan negara.

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, potensi ekonomi masyarakat dan negara serta kepedulian terhadap pertahanan masyarakat di pulau terluar, peningkatan kekuatan militer di kawasan tersebut secara bertahap juga ditingkatkan. Pangkalan-pangkalan militer perlu dibangun di pulau-pulau atau terumbu karang terluar, bila perlu di kawasan ZEE. Pembangunan pangkalan militer ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat dan juga bagi investor yang ingin berusaha di kawasan tersebut.

Kesimpulan

Perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI atas suatu wilayah dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terbukti tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja. Diplomasi dan kekuatan militer saja, tidak akan mampu mempertahankan suatu wilayah dalam sengketa dengan negara lain. Sengketa titik terluar perbatasan adalah sengketa suatu sistem yang di dalamnya terlibat berbagai pihak dan kepentingan. Menarik pelajaran dari peningkatan kekuatan Malaysia di Kepulauan Spratley, ada tiga hal penting yang harus dilakukan dalam menjaga kedaulatan NKRI di pulau terluar yang perlu melibatkan berbagai pihak pemerintah maupun masyarakat dalam kondisi sekarang ini, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan potensi ekonomi setempat, penanaman jiwa patriotisme dan nasionalisme masyarakat setempat serta diiringi dengan peningkatan peningkatan kekuatan militer secara bertahap di kawasan titik terluar wilayah negara tersebut.